Ketua Majlis Iran Ali Larijani memberikan penjelasan terkait surat terakhir yang dikirim kepada Pemimpin Revolusi Islam atau Rahbar Ayatullah Ali Khamenei tentang pelaksanaan tahap kedua dari rencana reformasi subsidi pemerintah.
“Alasan surat saya jelas; Kami belum meratifikasi tahap kedua dari rencana subsidi di Majlis,” kata Larijani menanggapi pertanyaan wartawan terkait mengapa dia menulis surat kepada Pemimpin.
Larijani menjelaskan, pada prinsipnya rencana tersebut terlebih dahulu harus diusulkan oleh pemerintah dan kemudian terserah kepada Majlis untuk membuat keputusan akhir.
“Penarikan pendapatan, merevisi harga energi dan tata cara pendistribusian bantuan tunai harus sesuai dengan hukum,” tambahnya.
Larijani mengatakan, sejauh ini belum ada pengutamaan “pendepositoan virtual,” yang katanya, terminologi pemerintah mentransfer uang ke rekening rakyat sementara mereka tidak bisa menariknya.
“Kami tidak mempunyai terminologi seperti ini, tetapi dalam hal apapun, baik penarikan dan pembayaran, memerlukan prosedur hukum, dan ini alasan mengapa saya katakan masalah ini adalah cacat hukum dan harus diperbaiki.”
Pada tanggal 3 April Larijani menulis surat kepada Ayatullah Khamenei terkait pelaksanaan tahap kedua dari rencana reformasi subsidi pemerintah.
Hossein Sobhani-Nia, anggota Ketua Dewan Majlis kepada Mehr News Agency pada tanggal 7 April mengatakan, surat tersebut memfokuskan pada kinerja pemerintah dalam penerapan rencana subsidi reformasi dan permulaan secara ilegal dari tahap kedua rencana itu.
Dalam suratnya, Larijani menulis, mengingat kredit anggaran untuk tahun kalender Iran (2012-2013) sudah berjalan dan melihat kondisi ekonomi negara itu saat ini, maka waktu pelaksanaan tahap kedua dari rencana tersebut menurutnya tidak matang.
Menurut Sobhani-Nia, Larijani juga mencatat, untuk memulai tahap kedua dari rencana sebelum tagihan anggaran pada tahun kalender baru Iran (mulai 21 Maret) yang telah disahkan oleh Parlemen tersebut adalah ilegal.
Dengan alasan ini, Ketua Majlis kemudian meminta Ayatullah Khamenei menggunakan kekuatan di bawah Pasal 110 dari Konstitusi Iran untuk mencegah pelaksanaan tahap kedua dari rencana reformasi subsidi. [Islam Times/r]
