Seorang mantan diplomat Iran mengatakan tiga pulau Teluk Persia, Tunb Greate,r Tunb Lesser dan Abu Musa adalah milik Iran. Dokumen dan peta yang ada membuktikan hal ini.
“Tidak diragukan lagi, ketiga pulau ini milik Iran. Dokumen-dokumen dan peta yang kami miliki membuktikan hal ini. Bahkan peta milik Rusia yang diberikan pada kami telah membuktikan bahwa tiga pulau tersebut adalah milik Iran,” kata Reza Qasemi, mantan duta besar Iran untuk Kuwait Mohammad Reza Pahlavi hari Selasa (17/4/12).
Dia menambahkan, masalah yang timbul terkait tiga pulau Iran di Teluk Persia itu berawal pada penciptaan sheikhdoms di Teluk Persia, yang sekarang dikenal sebagai Uni Emirat Arab.
“Pembentukan Uni Emirat Arab itu adalah ide Inggris. Mereka ingin Iran yang merupakan pemilik sah ketiga pulau tersebut berhadapan dengan Uni Emirat Arab, “kata mantan Dubes itu.
“Saat itu, Iran mengumumkan bahwa selama isu Bahrain dan tiga pulau tersebut tidak terselesaikan, maka Iran tidak akan menyetujui pembentukan Uni yang diprakarsai Inggris,” katanya.
“Saat itu, kami bahkan mengirim pasukan ke pulau-pulau itu untuk mengembalikannya ke pangkuan Iran, “tambahnya. Setelah Iran mengirim pasukan, empat negara Arab (Irak, Yaman, Libya dan Al-JAzair) mengajukan keluhan tentang Tehran pada Dewan Keamanan PBB.
Lalu perwakilan Iran di Dewan Keamanan PBB menunjukkan sebuah laporan yang sangat komprehensif dan bukti kepemilikan Iran atas pulau-pulau tersebut.
Hasilnya, Dewan Keamanan menetapkan kepemilikan Iran atas pulau-pulau tersebut. Keputuasn DK PBB itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi, menurut Qasemi, isu terkait pulau-pulau milik Iran itu telah selesai dan tidak perlu diungkit lagi karena alasan apapun.
“Klaim UEA bahwa mereka adalah pemilik ketiga pulau itu sudah jelas salah. Mereka juga tidak punya kedaulatan atas wilayah tersebut, karena ketika tidak memilikinya maka tidak akan muncul kedaulatan,” katanya.
Mantan diplomat itu juga mengatakan bahwa Iran dan UEA telah menandatangani kesepakatan resmi tentang masalah ini. Arsipnya masih disimpan dalam arsip Kementerian Luar Negeri Iran. [IslamTimes/r]
